abag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Faisol Ahmadi, bakal menjadi ahli di persidangan dugaan korupsi yang menimpa Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Sidang dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Senin depan, ahli bakal didatangkan dalam persidangan.
Sebanyak 156 desa di 27 kecamatan di Bojonegoro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II pada 26 Juni 2019 mendatang.
Seluruh anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 156 desa di 27 kecamatan di Bojonegoro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II pada 26 Juni 2019 mendatang.
Sidang dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sekitar 9 saksi sudah dihadirkan dalam persidangan.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, bakal disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (6/2/2019) mendatang.
Setidaknya 120 Kepala Desa (Kades) yang masa jabatannya di luar bulan Juli. Namun bulan Agustus paling banyak. Masa jabatan Kades yang berakhir di bulan Agustus dan September harus mengajukan cuti.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan nota dinas. Namun masih dalam proses revisi. Hal itu kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019.
Kepala Desa Sukosewu berinisial WPN terancam diberhentikan lantaran terjerat kasus hukum. Proses pemberhentian Kades tersebut masih dalam proses.