Meskipun Kepala Desa (Kades) Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, WP sudah ditahan Polres Bojonegoro kasus tindak korupsi, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan jumlah kerugian akibat perbuatan WP.
Sebanyak 168 desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwaklan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. Pilkades tersebut adalah Pilkades serentak yang kedua di Kabupaten Bojonegoro pasca tahun 2016 silam.
Perilaku tidak terpuji ditunjukkan Kepala Desa (Kades) Bendonglateng, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro. Kades tersebut diamankan saat diduga melakukan aksi pencurian 5 TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Kota Ledre.
Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras berencana akan melantik perangkat desa baru hasil seleksi beberapa waktu lalu. Padahal, seleksi perangkat dinilai cacat hukum oleh DPRD pada saat hearing dengan anggota dewan, Selasa (18/9/2018).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berencana menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 162 desa di 28 kecamatan usai Pilpres dan Pileg 2019.
Polemik kepala desa yang bersekukuh tak mau melantik perangkat desa yang terpilih hingga kini bisa dikatakan belum menemukan titik terang. Bahkan kasus tersebut berakibat kepada pemberhentian 6 Kepala Desa (Kades), yaitu Kades Kedungrejo Mustakim, Sumberrejo Santoso, dan Sukorejo Didik. Ketiganya masuk di Kecamatan Malo. Kemudian Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Ali Mukti; Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Masyudi, Kades Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Teguh Widarto.
Pasca adanya surat pemecatan enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro, namun pemangku kebijakan ditingkat desa yang diberhentikan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Hasilnya PTUN menetapkan pemecatan yang dilakukan Bupati Bojonegoro itu tidak dilaksanakan, sehingga hak jabatan kades dikembalikan.
Buntut atas diberhentikannya 6 kepala desa oleh Pj Bupati Bojonegoro pada 25 Juli lalu adalah tidak bisa cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua, jika tidak segera dilakukan pengisian.
Menanggapi Surat Pemberhentian yang dilayangkan oleh Pemkab Bojonegoro kepada 6 kepala desa (kades) beberapa hari lalu, Jumat (27/7/2017) 4 kades berkumpul ingin bertemu Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, guna meninjau kembali surat pemberhentian tersebut.
Pemecatan enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya Kades hanya punya waktu 90 hari ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk menggugat keputusan Pemkab tersebut.