Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi menetapkan M. Choirul Huda sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Penetapan pimpinan perusahaan umum daerah yang bergerak di sektor pertanian ini menjadi langkah penting setelah proses pengisian jabatan tersebut tertunda hampir dua tahun.
Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) terus tancap gas memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satu langkahnya membangun dan merehabilitasi infrastruktur irigasi yang menjadi pilar utama dalam mendongkrak produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Upaya mitigasi bencana terus dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 24/Temayang Kodim 0813 Bojonegoro bersama Polsek dan Pemerintah Desa Kedungsumber menggelar karya bakti penanaman 800 bibit pohon produktif, Jumat (13/2/2026).
Upaya penanganan banjir yang hampir setiap tahun melanda Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bojonegoro. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Bambang Sutriyono, bersama Pemerintah Desa Sukorejo, kepala desa, serta dua kelompok tani (poktan) meninjau langsung sejumlah titik rawan banjir yang kerap terdampak saat curah hujan tinggi.
Untuk terus menekan angka kemiskinan dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga, terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya lewat program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan menyasar 1.800 warga kurang mampu. Mereka tersebar di lima lokasi strategis untuk mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan produktif dan pendapatan tambahan.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus mengintensifkan sosialisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini upaya Pemkab memberikan jaminan perlindungan modal kerja bagi petani di tengah ancaman gagal panen.
Tahun 2025 merupakan cobaan berat bagi petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Ada yang beberapa kali tanam baru hidup. Dan bahkan banyak pula yang tidak bisa tanam karena cuaca ekstrem, tepatnya hujan terus menerus.
Indonesia dan Rusia dijadwalkan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) pada Desember 2025. Kesepakatan bersejarah ini menjadi tonggak baru dalam hubungan kedua negara setelah melalui pembahasan panjang di tingkat antarpemerintah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.