Reporter: M. Anang Febri
blokBojoenegoro.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Salah satunya melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), yang mendorong pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Gerakan tersebut secara resmi disosialisasikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam acara soft launching beras lokal merek “Rajekwesi” di Ruang Angling Dharma, pada Rabu (19/8/2026).
Bupati Setyo Wahono menegaskan, GASPOL bukan sekadar gerakan jual-beli beras. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian pangan yang dimulai dari lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur, Bojonegoro semestinya mampu mengoptimalkan hasil pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
"Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN," ujar Bupati Setyo Wahono.
"Saya minta tolong komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro," lanjutnya.
Bupati juga menyoroti kondisi ketika gabah hasil produksi petani Bojonegoro dikirim ke luar daerah, kemudian produk berasnya kembali masuk dan dibeli masyarakat lokal dengan harga lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diubah melalui penguatan hilirisasi hasil pertanian di daerah.
Melalui GASPOL, hasil pertanian lokal diharapkan tidak berhenti pada produksi gabah, tetapi dapat diolah dan dipasarkan menjadi beras dengan nilai tambah yang lebih besar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor pertanian dapat lebih banyak dirasakan masyarakat Bojonegoro.
Bupati menambahkan, konsep yang dikembangkan BUMD Pangan tersebut mengarah pada social entrepreneur. Menurutnya, langkah itu menjadi awal yang baik dalam menjaga sekaligus membangun kemandirian produk lokal Bojonegoro.
Program GASPOL juga diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada petani dan konsumen. Salah satunya melalui kerja sama Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam PERPADI untuk menyerap gabah petani dengan harga yang tetap terjaga.
Sementara bagi konsumen, khususnya ASN, beras premium lokal “Rajekwesi” ditawarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Harga tersebut diharapkan memberikan pilihan beras berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan produk pangan lokal.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberlanjutan gerakan tersebut sangat bergantung pada kualitas dan harga produk.
"Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif," pesan Bupati.
Sebagai tahap awal atau pra-launching, Bupati menginstruksikan seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk mulai mengonsumsi beras lokal tersebut pada September mendatang, dengan target minimal 15 kilogram per bulan.
Gerakan GASPOL diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan beras produksi lokal, tetapi juga menjadi pemantik penguatan ekonomi daerah. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih produk pangan lokal, rantai ekonomi dari petani, penggilingan, hingga pemasaran diharapkan semakin kuat.
Melalui gerakan ini, Pemkab Bojonegoro ingin membangun kemandirian pangan dari lingkungan pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa daerah penghasil padi mampu mengelola dan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. [feb/mad]
