Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah Gala Dinner dan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Komisi Informasi (KI) Jatim, kemarin menggelar monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ke lapangan, mereka diterima Bupati Bojonegoro Setyo Wahono beserta jajaran di ruang Bupati Lt II Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik di ajang Komisi Informasi (KI) Award 2021.