Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.
Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pemkab Bojonegoro dan Ademos meluncurkan program Dosen Pulang Kampung 2025 di Panggon Sinau Bareng Ademos, Dolokgede. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membawa produk kebanggaan Bojonegoro ke pasar global melalui pelatihan inovasi pangan dan kemasan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Beasiswa Prestasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro konsisten dalam hal penganggaran. Pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan menganggarkan Rp35,3 miliar dan di 2026 naik menjadi Rp 40,46 miliar.
Warga miskin di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, periode 2024 hingga September 2025 jumlah warga miskin berkurang 2.430 jiwa, atau menjadi 11,49% dari periode sebelumnya sebesar 11,69%.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan kembali mempromosikan dan mengkampanyekan produk olahan hasil Peternakan dan Perikanan melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Minum Susu Makan Daging dan Telur (Gerimis Madu) dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Balai Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro Rabu (24/9/2025).
Senyum renta Murni (72) dan Darwati siang itu seakan menjadi penawar lelah. Di tengah rumah sederhana dan hidup serba terbatas, mereka menerima bingkisan sembako dari wartawan Bojonegoro yang tergabung dalam Aktivis Ketahanan Pangan (AKP). Bukan sekadar paket bantuan, melainkan perhatian yang membuat hati mereka terasa hangat.
Komisi Informasi (KI) Jatim, kemarin menggelar monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ke lapangan, mereka diterima Bupati Bojonegoro Setyo Wahono beserta jajaran di ruang Bupati Lt II Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.