Keluarga besar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) tengah berduka. Sebab, kabar duka menyelimuti dunia pers nasional, karena Sekretaris Jenderal AMSI Maryadi, meninggal dunia pada Jumat (3/7/2026).
Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia kini tidak lagi terbatas pada penyebaran hoaks menjelang pemilu. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah memunculkan tantangan baru yang lebih kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.
Komunitas Sedhet Srepet Bojonegoro menjadi salah satu kelompok teater yang lolos dalam program Open Call Manajemen Talenta Teater Jawa Timur 2026 yang digelar oleh UPT Taman Budaya Jawa Timur melalui Gedung Kesenian Cak Durasim Surabaya.
Wujud kepedulian dan empati ditunjukkan jajaran TNI Koramil 21/Sukosewu Kodim 0813 Bojonegoro kepada warga yang tertimpa musibah. Dipimpin Danramil Kapten Inf Kasbolah, para Babinsa mendatangi kediaman Sukimah (86), warga Dusun Sidomulyo RT 025 RW 003, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyerahkan bantuan sosial berupa sembako untuk membantu meringankan beban korban.
Seorang nenek berusia 86 tahun asal Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, menjadi korban penipuan dengan modus diberangkatkan haji. Akibatnya emas 34 gram raib digondol orang tak dikenal (OTK).
Masyarakat diminta waspada dengan modus penipuan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Terkini, nama Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H yang sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengimbau masyarakat untuk selalau waspada aksi penipuan mengatasnamakan instansi atau Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan. Karena, akhir-akhir ini marak beredar akun palsu di media sosial menggunakan identitas PJU Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro mengimbau warga agar berhati-hati dengan modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.