Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia kini tidak lagi terbatas pada penyebaran hoaks menjelang pemilu. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah memunculkan tantangan baru yang lebih kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.
Isu tersebut menjadi perhatian dalam talkshow dan sharing session bertajuk “Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital” yang digelar di Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.
Suwarjono, selaku Wakil Ketua AMSI mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama yang tidak hanya dihadapi media massa, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.
"Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik," ungkap Suwarjono.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital memungkinkan setiap orang memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, pesatnya perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang memadai sehingga media sosial menjadi ruang yang subur bagi penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.
Ia juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini lebih banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Kondisi itu mendorong media untuk beradaptasi dalam menyajikan informasi sekaligus memperkuat proses verifikasi di tengah derasnya arus konten digital.
Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi dengan AMSI berangkat dari kebutuhan untuk mencari pendekatan baru dalam memproduksi konten cek fakta yang lebih relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.
Menurut Vino, selama ini konten cek fakta lebih banyak disajikan dalam format konvensional. Karena itu, Internews bersama AMSI mendorong berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan format video yang lebih sesuai dengan karakter media sosial sekaligus memperkenalkan isu FIMI kepada publik.
"Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru," ujar Vino.
Ia mengakui pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang dan belum semua jawaban tersedia. Namun, pengalaman peserta fellowship dan organisasi media yang terlibat menunjukkan bahwa pendekatan baru melalui konten yang dirancang khusus untuk media sosial dapat menjadi salah satu cara menjangkau audiens yang lebih luas.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi dinilai tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.
Ia menjelaskan Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menggambarkan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.
"FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik," terangnya.
Menurut Lilik, FIMI memiliki sejumlah elemen utama, yakni keterlibatan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.
Ia menjelaskan operasi FIMI umumnya diawali dengan penyusunan strategi dan produksi konten manipulatif dalam berbagai format. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui jaringan bot, troll, influencer, maupun akun-akun yang terkoordinasi untuk memperluas jangkauan pesan.
"Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik," urainya.
Menurut dia, tujuan akhir dari praktik tersebut adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.
Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.
Ia menuturkan serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa, lanjutnya, kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.
"Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI," ungkap Luviana.
Menurutnya, serangan serupa juga menyasar media independen lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.
Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, menilai konsep FIMI masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, tantangan terbesar media saat ini adalah menjelaskan fenomena tersebut secara sederhana dan relevan dengan konteks domestik.
"Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?" seru Alfi.
Peserta fellowship lainnya, ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha, mengatakan proses mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali beririsan dengan bentuk disinformasi lainnya.
"Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens," papar Dena.
Menurut dia, pendekatan eksplanatif menjadi metode yang paling efektif untuk membantu publik memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.
Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.
Merespons kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship guna memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program tersebut mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.
Melalui program ini, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. [feb/mad]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published