Dr. H. Muh. Abdulloh Hafith S.Ag., S.H., M.H.I. resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bojonegoro. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan layanan haji dan umrah di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro rupanya belum menarik minat aparatur sipil negara (ASN). Sebab, hingga Senin (15/9/2025) petang, belum ada seorang ASN yang mengajukan diri.
Dari 18 pendaftar lelang jabatan 4 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, tersisa 17 pejabat yang bakal mengikuti tahapan selanjutnya. Satu pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam administrasi tahap awal.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik 79 kepala sekolah dan 105 pejabat fungsional di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kinerja guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Â
Ketua PPLP-PT PGRI Bojonegoro dan Rektor IKIP PGRI Bojonegoro resmi melantik sejumlah pejabat struktural periode 2025-2027. Prosesi pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pengurus, staf, dan tamu undangan, Rabu (15/1/2025).
.jpg)
Upaya meningkatkan kepatuhan, kesadaran, motivasi dan partisipasi wajib pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat pajak dalam Anugerah Wajib Pajak Terbaik Dan Desa Teraktif 2024 Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Eastern Hotel Bojonegoro, Rabu (18/12/2024).
Jalan Veteran Kota Bojonegoro disterilkan, hal tersebut lantaran salah satu hotel yang berada di jalan tersebut, digunakan untuk perhelatan debat calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro, Rabu (13/11/2024).
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto melakukan inspeksi ke rumah warga yang terancam longsor ke Sungai Bengawan Solo. Longsor tersebut, dampak dari banjir luapan yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro.
Batalnya rotasi atau mutasi pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro secara mendadak menyebabkan muncul persepsi. Seperti halnya dugaan adanya intervensi politik, yang menyebabkan batalnya mutasi beberapa pejabat tersebut.
Mutasi atau rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendadak dibatalkan. Padahal, undangan terhadap para pejabat yang hendak dimutasi itu telah tersebar.