Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Pasca disahkan Undang-Undang Pesantren menjadi angin segar pondok pesantren termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga setelah adanya payung hukum tersebut, Kabupaten Bojonegoro akan membuat Perda (Peraturan Daerah) Pesantren.
Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang atau Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro dilakukan sebagai langkah penyelarasan penyelenggaraan pemerintahan pada aspek pengadaan barang atau jasa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar paripurna Pembentukan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, Selasa (13/2/2019).
Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat bupati terkait 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (6/2/2019). Sembilan fraksi menyampaikan jawaban masing-masing.
Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2019-2023 belum jelas. Padahal RPJMD sudah diusulkan ke DPRD setempat.
Meski sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, namun karena minimnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir dalam Rapat Paripurna akhirnya dua Raperda inisiatif hari ini gagal dibahas.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja dengan tim Eksekutif di raung Paripurna DPRD setempat, Selasa (15/1/2019).
Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang gagal dibahas pada tahun 2018, bakal dimasukan ke Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2019.
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terkesan mandul. Lantaran ada tujuh raperda yang gagal dibahas pada tahun 2018.