Antusiasme masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bojonegoro begitu tinggi. Buktinya dalam Focus Group Discussion (FGD) II di hotel and resto MCM, Jum'at (15/9/2017), banyak masukan dari peserta diskusi yang hadir.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas sudah disepakati. Namun fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menginginkan nama Raperda tersebut dirubah menjadi Dana Abadi Pendidikan.
Rapat paripurna II atau penutup, dengan acara penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB), Kamis (22/6/2017) batal dilakukan. Pasalnya, dalam rapat yang sejatinya akan digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro itu tidak kuorum.
Proses rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) di ruang paripurna setempat, Kamis (22/6/2017) molor dilakukan. Pasalnya, para undangan maupun anggota DPRD belum ada yang hadir.
Setelah melalui pembahasan, panjang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) selangkah lagi akan disahkan. Hal itu setelah diadakannya rapat paripurna internal DPRD dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan menerapkan pembayaran sistem online pajak daerah. Ini menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem online pajak daerah.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berharap Satpol PP dan Dinas Perijinan Kabupaten Bojonegoro segera menutup pasar modern di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya proses pendirian pasar tersebut melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2005.
Molornya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang penanggulangan HIV AIDS dan TB di Bojonegoro, mendapat tanggapan dari salah satu organiasasi masyarakat (ormas).
Dua dari salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disahkan yakni terkait penanggulangan HIV-AIDS dan TB di Kabupaten Bojonegoro. Belum disahkannya Raperda tersebut karena adanya kesalahan administrasi di Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat.
Menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan siang ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro melakukan pembahasan Raperda Perangkat Desa, Jum'at (5/5/2017) pagi. Eksekutif dan Legislatif sudah ada titik temu terkait draft Raperda perangkat desa.