Tempat karaoke ilegal di Kabupaten Bojonegoro kini semakin berkembang pesat. Bahkan tempat karaoke yang masih satu izin dengan kafe dan resto tersebut kini berjumlah sekitar 63 lokasi, bertambah 50 titik dibanding tahun sebelumnya. Selain Kabupaten Bojonegoro kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran Peraturan Daerah (Perda) nya belum ada.
Melihat rantai distribusi antara petani dengan pengepul yang sangat panjang, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bojonegoro adakan Pasar Komodity pertanian dan industri makanan olahan. Kegiatan yang mempertemukan pemilik dengan pembeli ini, bertujuan untuk membantu memasarkan produk pertanian dan memangkas mata rantai perdagangan.
Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bojonegoro, terus berupaya menyetabilkan harga maupun ketersediaan LPG 3 kilogram (Kg) di Kota Ledre.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bojonegoro akan mengevaluasi peraturan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Suyoto Selasa (13/02), meresmikan Pusat dan Pengembangan Akselerasi Bisnis (PPAB) Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pamer UMKM Bojonegoro. Peresmian dilakukan ditandai dengan pembukaan tirai papan nama PPAB.
Setelah sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Kepariwisataan belum ada Peraturan Bupati (Perbup)nya, Perbup tentang Perdesaan yaitu 'Hak Asal-Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa' juga belum dikeluarkan.
Banyak pelanggan yang gagal saat melakukan pendaftaran atau registrasi sim card menggunakan nomor kartu identitas (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK) kartu lama maupun baru. Jadi banyak juga mereka yang kembali ke konter dan menanyakan kegagalan pendaftaran.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementrian Kominfo) sedang gencar berkampanye mengajak warga untuk melakukan registrasi kartu SIM seluler prabayar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP serta nomor Kartu Keluarga (KK).
Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan ritel modern membuat sales point bagi warung tradisional untuk mendapatkan akses pasokan. Tujuannya, supaya warung tradisional bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih murah. Namun kebijakan itu berdampak pada distributor daerah dan agen yang kehilangan pasar. Hal itu menyebabkan UKM kewalahan mencari konsumen.
Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi yang dirancang sejak 2016, sampai pertengahan semester dua tahun 2017 belum ada pembahasan. Bahkan panitia khusus (Pansus) yang akan membahas peraturan tersebut baru ditetapkan kelengkapannya beberapa waktu kemarin.