Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro resmi sah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda baru ini diharapkan bisa menciptakan tatanan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Lagi-lagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur menggelar Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Kegiatan digelar di Halaman Kantor Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (16/12/2025).
Menjamurnya toko modern yang jumlahnya telah melampaui kuota resmi, masih menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengubah aturan yang membatasi pendirian toko modern.
Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Bojonegoro terpantau mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya cabai dan bawang merah.
Harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan cukup signifikan pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Indonesia dan Rusia dijadwalkan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) pada Desember 2025. Kesepakatan bersejarah ini menjadi tonggak baru dalam hubungan kedua negara setelah melalui pembahasan panjang di tingkat antarpemerintah.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bojonegoro berhasil menembus pasar global. Hal tersebut, ditorehkan PT. Pareto Estu Guna, perusahaan produsen healthy snack yang bermarkas di Jalan Raya Kabunan Balen, resmi melepas ekspor perdana keripik singkong premium “Matoh” ke Arab Saudi.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.