Sejumlah 41 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berada di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, hari ini menerima Surat Keputusan (SK) dan melakukan penandatanganan kontrak kerja, Kamis (30/6/2022).
Karena dirasa mengganggu aktivitas Salat Jumat, akhirnya pihak Masjid Darussalam berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkab Bojonegoro untuk menertibkan Pedagang Kali Lima (PKL) di depan masjid atau sepanjang Jalan Hasyim Asyari, khusus Hari Jumat.
Sebanyak 93 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bojonegoro yang didampingi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, di pendopo Malowopati, Kamis (9/6/2022).
Warga Belajar (WB) yang berasal dari Kesetaraan Paket, mulai Paket A, Paket B dan Paket C yang ada di Bojonegoro mulai Senin (17/5/2022) mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) sebagai syarat mutlak untuk menentukan kelulusan tahun ajaran 2021/2022.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyerahkan SK Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebanyak 250 PPPK , formasi tahun 2021. Penyerahan SK PPPK di serahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan yang bertempat di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa pagi (10/5/2022)
Pemungutan suara berjalan secara panas dengan antusias seluruh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro yang berlangsung secara online melalui E-voting pada Sabtu (23/4/2022).
Adanya surat dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait sosialisasi Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Tim PPKD Bojonegoro mengikuti rapat online.
Dalam menyiapkan perencanaan kerja selama setahun kedepan, hari ini DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Minggu (20/3/
Dipastikan tahun ini pemerintah tidak membuka recrutment Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan hanya akan berfokus pada rekrutment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPKM di wilayah Jawa Timur diperpanjang hingga 7 Februari 2022. Jumlah Kabupaten/Kota di Jatim yang menerapkan PPKM level 2 bertambah. Tambahan ini berasal dari Kabupaten/Kota yang turun dari level 1.