Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Melaksanakan kebijakan Bike to Work yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai Senin (30/03/2026) disambut dengan antusiasme unik oleh para aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerapkan kebijakan baru yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih hemat sekaligus menjalani gaya hidup sehat, yakni bersepeda untuk berangkat ke kantor.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena, sebanyak 201 pejabat resmi dilantik oleh Bupati Bojonegoro di kawasan objek wisata geologi Kayangan Api, Rabu (28/1/2026).
Penyegaran di tubuh Pemkab Bojonegoro kembali bergulir, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 201 pejabat menempati posisi baru di awal tahun 2026 ini.
Latsar atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jl Teuku Umar Bojonegoro ini menjadi tahapan awal yang wajib diikuti seluruh CPNS di lingkup Pemkab Bojonegoro sebagai syarat utama untuk diangkat menjadi PNS secara penuh.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Bojonegoro dipecat. PNS berinisial ES ini, dipecat karena bolos kerja selama lebih dari 28 hari, tanpa keterangan yang sah.
Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai 15.200 orang, terdiri dari 7.000 lebih PNS dan 8.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan penambahan 2.000 lebih PPPK tahap 2, total ASN Bojonegoro akan menjadi 17.528, dengan mayoritas adalah PPPK.