Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD setempat pada Rabu (12/6/2019) siang.
Pada hari Rabu (12/6/2019) DPRD Bojonegoro menggelar rapat paripurna nota Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ di Gedung DPRD Bojonegoro. Rapat harus diskors selama 15 menit. Lantaran LPJ seharusnya diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mua'wanah, akan tetapi saat ini Bupati sedang kunjungan ke Inggris.
Sebanyak 474 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kabupaten Bojonegoro akan purna tugas di tahun 2019 ini. Ratusan ASN tersebut diantaranya pejabat struktural sebanyak 80 orang, fungsional umum seperti staf, tata usaha, pengelola data dan lainnya sebanyak 79 orang. Kemudian fungsional tertentu, seperti guru dan kepala sekolah sebanyak 315 orang.
Dalam agenda rapat paripurna internal yang membahas penyampaian laporan pansus I, II, III dan IV pembahas LKPJ Bupati Bojonegoro 2018, di ruang rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/5/2019), harus molor. Bahkan sampai pukul 13.00 WIB, peserta rapat belum kuorum sehingga harus menunggu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang lainnya.
Sebanyak 38 PNS di lingkup Pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro menerima SK Purna Tugas PNS Terpadu TMT 1 Mei 2019 di Aula pertemuan Angkling Dharma , Selasa, (7/5/2019).
Sekitar 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terpadu TMT 1 Maret 2019 dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) Purna Tugas di ruang Angling Dharma, Rabu (6/3/2019).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 ditetapkan saat paripurna, Sabtu (23/2/2019), meski kemarin sempat tertunda lantaran banyak anggota dewan yang absen.
Penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 sempat ditunda lantaran paripurna tersebut tidak memenuhi kuorum, sedikit anggota DPRD yang hadir.
Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat bupati terkait 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (6/2/2019). Sembilan fraksi menyampaikan jawaban masing-masing.
Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro purna tugas. Kedua PNS tersebut rata-rata mengabdi kurang lebih antara 20 sampai 30 tahun.