Usai rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di KPU Bojonegoro, Kamis (2/5/2019), untuk Pilpres saksi paslon 02 tidak membubuhkan tanda tangan dicatatan hasil penghitungan suara oleh KPU Bojonegoro atau Db 1.
Usai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang berlangsung dua hari, kini KPU Bojonegoro melaksanakan rapat pleno terbuka kembali dengan agenda penandatanganan Db 1 yakni hasil perolehan suara yang telah dibacakan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
Rabu (1/5/2019) hari ini rekapitulasi hasil penghitungan suara sisa 13 kecamatan di Bojonegoro kembali dilanjutkan. Hal ini dilakukan setelah Selasa (30/4/2019) telah dilakukan penghitungan di 15 kecamatan dari keseluruhan 28 kecamatan di Kota Ledre.
Pengamanan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suaran pemilu di KPU Bojonegoro dijaga ketat oleh aparat gabungan. Hal itu agar proses rekapitulasi suara berlangsung dengan lancar.
Penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 sempat ditunda lantaran paripurna tersebut tidak memenuhi kuorum, sedikit anggota DPRD yang hadir.
Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat bupati terkait 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (6/2/2019). Sembilan fraksi menyampaikan jawaban masing-masing.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro gelar Paripurna terkait penyampaian nota penjelasan oleh Bupati Bojonegoro atas lima Raperda di ruang Paripurna DPRD, Rabu (23/1/2019).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Ali Mustofa mengungkapkan kekecewaannya lantaran 'Rapat Paripurna Internal' DPRD tidak jelas. Padahal sudah dijadwalkan.
Ketidakseriusan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro kian nampak. Lantaran saat 'Rapat Paripurna Internal' dengan agenda penting, Jumat (18/1/2019), tidak jelas.
Rapat Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) di ruang Paripurna DPRD Bojonegoro, Selasa (15/1/2019) molor. Rapat ini membahas Raperda yang gagal dibahas pada tahun 2018.