Puluhan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) berkumpul di aula Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bojonegoro, Jumat (22/9/2017) pagi, guna mengikuti Monev dan Sosialisasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru GPAI Tingkat SMA Maupun SMK.
Harga minyak acuan rata-rata naik 1 hingga 2 persen pada perdagangan kemarin, dan mencatatkan rekor keuntungan.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72, segenap guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro, tak mau kalah dengan para siswa-siswinya memeriahkan lomba yang diadakan pada hari ini, Jumat (18/8/2017).
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA/SMK Kabupaten Bojonegoro, menggelar Halal Bihalal bertempat di Aula SMKN 2 Bojonegoro, pada Selasa (25/7/2017)
Senin (17/7/2017) merupakan hari pertama siswa-siswi masuk sekolah dari berakhirnya libur panjang yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Kepadatan jalan tampak terlihat di beberapa ruas jalur Bojonegoro-Babat.
Senin (17/7/2017), adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum pelajar, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Seperti yang terpantau pada pagi ini, di Sekolah Menengah Kejurusan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro, ratusan siswa berseragam rapi berjajar untuk mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2017-2018.
Setelah dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kebupaten Bojonegoro. Gelombang pertama pada 4-7 Juli, ternyata pagu yang belum terisi cukup banyak.
Dalam rangka memperkokoh tali silaturahim, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro menggelar acara halal bihalal, Minggu (9/7/2017) di lobi sekolah setempat.
Penggunaan sertifikat atau piagam prestasi yang bisa menambah poin, dalam mekanisme penentuan masuk sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 ini, menjadi perbincangan para calon wali murid. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) memplototi sertifikat yang digunakan mendaftar peserta didik baru.
Jumlah kuota atau pagu yang tersedia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tidak sebanding dengan lulusan saat ini.