07:00 . Selain Makanan, Ini Faktor yang Pengaruhi Pencernaan   |   23:00 . Dua Warga Bojonegoro Terima Santunan dan Piagam Penghargaan dari Gubernur   |   22:30 . 2 Warga Bojonegoro Terima Santunan dari Gubernur   |   22:00 . Jelang Mudik, Kapolres Cek Jalan Nasional   |   21:00 . Kuwalahan Layani Pesanan, Industri Rumahan Rekrut IRT Tiap Ramadan   |   20:00 . Pilkades Pomahan Terancam Ditunda?   |   19:00 . Cipayung Bojonegoro Gelar Aksi Tolak People Power   |   18:00 . Per Nasabah Dijatah Rp18,7 Juta, BNI Sediakan 50 Antrean Setiap Hari   |   17:00 . Sebab Ini, Kita Bisa Didampingi Malaikat Rohmat   |   16:00 . Tradisi Ramadan, Jalan KH M Rosyid Layaknya Pasar Tumpah   |   15:30 . Sidak DLH, Minta Manajemen Koperasi Kareb Perbaiki AMDAL   |   15:00 . Jajanan Khas Kampung Ini Tembus Pasaran Luar Kota   |   13:00 . H-10 Pengerjaan dan Material Proyek Jalan Nasional Sudah Bersih   |   12:00 . Kapolres Cek Jalan Nasional Jelang Arus Mudik Lebaran   |   11:00 . Pengamanan Hasil Pemilu, 400 Aparat Gabungan Disiapkan   |  
Tue, 21 May 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 05 September 2018 17:00

Dikabulkan, Pemkab Tunduk Putusan MA

Dikabulkan, Pemkab Tunduk Putusan MA

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Proses gugatan pengisian perangkat desa yang dilakukan beberapa kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, memasuki tahap akhir. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang dipatuhi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Hal itu sesuai putusan MA yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi tentang perekrutan perangkat desa dari para pemohon, yakni Kades Sumberjo Kecamatan Malo, Santoso, Kades Kedungrejo Kecamatan Malo, Mustakim dan Kades Wotangare Kecamatan Kalitidu, Mukti Ali.

"Kita harus tunduk putusan MA, terkait dengan dibatalkannya pasal 6 ayat (1) huruf i dan pasal 7 ayat (1) dan (2) (Perda nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa)," kata kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro Faisol Ahmadi.

Dijelaskan Faisol, setelah ini maka tidak ada lagi kewajiban tim desa bekerjasama dengan tim kabupaten dalam pembuatan naskah soal ujian perangkat desa, serta keberadaan tim kabupaten tentang pengisian perangkat desa sudah tidak ada lagi karena pasal 7 tersebut juga dibatalkan.

"Selanjutnya terkait dengan proses pengisian perangkat desa ke depan, pasca dibatalkannya pasal tersebut, tetap melaksanakan sebagaimana mestinya dengan mendasarkan putusan MA dimaksud," terangnya. [zid/ito]

Tag : putusan, ma, bojonegoro

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat