08:00 . Serbu....! Hanya 3 Hari Total Sport Ada Diskon Besar-Besaran   |   06:00 . Terus Melaju, Jalan Rigid Beton Mulai Digarap   |   20:00 . BLT DD Tahap Kedua di Bojonegoro Mulai Cair   |   19:30 . 1 Orang Positif Covid-19 di Bojonegoro Dinyatakan Sembuh   |   19:00 . Pembunuhan Terhadap Janda, Terdakwa Divonis 12 Tahun Penjara   |   18:00 . Usai Lebaran, Tren Gadai Barang Kembali Ramai   |   17:00 . Pembatasan Wilayah, ini Dampaknya bagi Perusahaan Jasa Travel   |   16:00 . 1.361 CJH Batal Berangkat Jadi Prioritas Berangkat Haji Tahun Depan   |   15:00 . Diduga Peras Kades, 2 Oknum LSM Dicokok Polisi di Warung Kopi   |   14:00 . Pasein Covid-19 di RS Bhayangkara Wahyu Tetuko Diberikan Terapi Pernapasan   |   13:00 . Ribuan CJH Asal Bojonegoro Gagal Berangkat Tahun ini   |   12:00 . Pasca Lebaran, Omzet Pedagang Daging Sapi Menurun Drastis   |   11:00 . 12 Instansi Ikuti Penandatangan MoU Mall Pelayanan Publik   |   10:00 . Santunan Jasa Raharja untuk Korban Cacat Tetap Menempati Posisi Paling Rendah   |   09:00 . Kejaksaan Negeri Bojonegoro Menuju Predikat WBK 2020   |  
Wed, 03 June 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 20 September 2019 15:00

Dana Desa Tahap III

Kades Tersandung Masalah, DD Dua Desa Ini Terancam Tak Cair

Kades Tersandung Masalah, DD Dua Desa Ini Terancam Tak Cair *Foto ilustrasi insert.net

Reporter: M. Safuan

blokBojonegoro.com - Adanya beberapa kepala desa (Kades) yang ditahan Polres Bojonegoro, diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD), membuat DD di desa tersebut terancam tak bisa dicairkan.

"Saat ini ada dua kades yang telah ditahan dengan dugaan menyalahgunakan Dana Desa (DD), yakni Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Malo dan Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras," ujar Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Djuono Poerwiyanto.

Menurutnya, saat pencairan DD itu yang berhak menandatangani adalah Pj. kepala desa, sehingga bila kades ditahan harus diberhentikan sementara, dan harus segera mengusulkan Pj. kepala desa kepada bupati, agar DD bisa dicairkan.

"Kalau Plt kepala desa tidak punya kewenangan untuk tanda tangan pencairan DD, harus Pj," tutur Djuono kepada blokBojonegoro.com.

Masih kata Djuono, selain itu untuk pencairan DD pihak desa juga harus menyertakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah digunakan, dan saat ini DD maupun ADD sudah masuk tahap tiga.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M. Ibnu Soeyuti mengungkapkan, ADD maupun DD sudah siap dan bisa dicairkan oleh masing-masing desa, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya LPJ penggunaan DD maupun ADD yang telah digunakan oleh desa.

"Kalau syarat-syarat sudah dipenuhi, pastinya bisa segera cair," pungkasnya. [saf/mu]

Tag : dd, add, dana desa, kades, korupsi, penyelewengan dd


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat