16:00 . BMKG Juanda: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang   |   15:00 . BPBD Jatim Beberkan Potensi Daerah Rawan Bencana, Termasuk Bojonegoro   |   13:00 . Jalan Darurat Jembatan Kedungjati Kembali Dibuka   |   12:00 . Bupati Bojonegoro Bersama Sekretaris Utama BMKG Tandatangani MoU Mitigasi Bencana   |   07:00 . Tak Perlu Tunggu Tua, Begini Cara Cegah Nyeri Sendi Sejak Muda   |   19:00 . Tren Hijab Segi Empat dan Pashmina Warna Pastel Jadi Idola   |   18:00 . Peringati Hari AIDS, STIKes Rajekwesi Edukasi Masyarakat   |   17:00 . Siapkan Atlet Muda, Igornas Jatim Gelar Balap Sepeda di Bojonegoro   |   15:00 . Damisda Buat Program Pemkab Lebih Terukur   |   14:00 . Berikut Para Juara Lomba pada Gebyar PAI SMA   |   13:00 . MGMP PAI Bojonegoro Gali Minat dan Bakat Siswa Melalui Lomba   |   11:00 . SMP Negeri 1 Kapas Terapkan Program Desasari   |   08:00 . Efek Kepak Sayap Kupu-Kupu   |   17:00 . Akibat Luapan Kali Pacal, Jembatan Penghubung di Sidobandung Ambruk   |   16:00 . BKC Bersama Pemuda Tlogohaji, dan Babinsa Sinergi Perbaiki Rumah Mbah Urip   |  
Tue, 06 December 2022
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Permudah Rencana Pembangunan Desa, Dinas PMD Sosialisasikan Penetapan Batas Desa

blokbojonegoro.com | Tuesday, 22 November 2022 13:00

Permudah Rencana Pembangunan Desa, Dinas PMD Sosialisasikan Penetapan Batas Desa

 

Reporter: Lizza Arnofia

blokBojonegoro.com - Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini diharapkan dapat mempermudah rencana pembangunan desa.

Secara virtual Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyampaikan bahwa otonomi daerah di Indonesia terus diterapkan seiring dengan perapian data dan peta. Tidak hanya aset pusat, Kabupaten dan Provinsi hingga Daerah, tetapi juga aset BUMN. 

"Jika satu sama lain tidak saling mendukung maka akan menjadi suata kendala. Maka makna otonomi daerah bahwa kita masih dalam satu NKRI, dimana kepentingan bersama dan kepentingan pelayanan kita kedepankan," ungkap Bupati Anna secara virtual.

Bupati Anna juga menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro terus mendorong sinergitas pelayanan dengan membangun kawasan. Misal, membedah kawasan Bojonegoro-Blora, membedah kawasan Kanor-Rengel. Hal ini bertujuan untuk percepatan pembangunan kawasan.

"Penetapan dan penegasan desa suatu hal yang baik. Namun dalam menentukan suatu perencanaan harus mengedapankan azas mayoritas yang bermanfaat," jelasnya.

Penetapan tanpa penegasan, lanjut Bupati, seolah-olah kehilangan legalitas. Karena tidak disertai dokumen Negara. Maka penetapan dan penegasan tidak dapat dipisahkan.

Bu Anna sapaan akrabnya juga mengucapkan terima kasih kepada semua OPD terkait. Serta mengimbau setelah adanya penetapan dan penegasan batas desa, harus mempunyai blue print.

"Sehingga pemerintah daerah dapat mengintervensi untuk melaksanakan pembangunan agar daerah tersebut memaksimalkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur," ulasnya.

Bahkan, Pemkab Bojonegoro sendiri juga sedang mempersiapkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Sehingga seiring penetapan dan penegasan batas desa, para kepala desa bisa menyusun desa mana yang dikoneksikan ke desa sendiri. "Baik antar desa atau wilayah kabupaten, hal ini terkait pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya," tambah Bupati Anna.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Machmuddin mengatakan, penetapan dan penegasan batas desa bertujuan memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Ini terkait upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa.

"Sehingga dapat tercipta tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ketentuan Permendagri No. 46 Tahun 2016," sambung Machmuddin.

Selain itu, Machmuddin juga menegaskan, dalam rangka percepatan kebijakan satu peta sebagaimana Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000. "Bahwa satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia," tutupnya. [liz/lis]

 

Tag : Batas, desa, Peta



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat