Kemenkeu Jatim Ungkap Kinerja APBN Jawa Timur Hingga September 2023
blokbojonegoro.com | Thursday, 26 October 2023 16:00
Reporter: Lizza Arnofia
blokBojonegoro.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengantisipasi sejumlah risiko kesinambungan fiskal, sebagai upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 di Jawa Timur mendatang.
Hal itu perlu dilakukan mengingat masalah ekonomi global, geopolitik, perubahan iklim dan teknologi mulai berdampak nyata di Indonesia.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Tauhid, mengungkapkan Forum ALCO regional sudah berjalan selama satu tahun dan diharapkan dapat mendukung analisis makro-fiskal di tingkat regional. Serta memungkinkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi.
"Dengan adanya ALCO regional, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Juga terus memantau kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN serta APBD," ungkap Tauhid.
Lanjut Tauhid, ALCO Regional terus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan mendapatkan kredibilitas sebagai salah satu event bulanan yang dilakukan dengan disiplin. "Sehingga semua pihak termasuk pemerintah daerah, diharapkan dapat merasakan manfaat dari forum ini," ujarnya.
Pendapatan negara mengalami kontraksi. Realisasinya sebesar 10,06 persen (yoy) dan secara nominal terkontraksi 3,21 persen (yoy). Pihaknya juga turut membantu memberikan fasilitas khusus bagi warga Jawa Timur.
Termasuk pengelolaan keuangan yang baik dan praktiknya, seperti perkembangan spasial wilayah Bojonegoro. Perkembangan implementasi kerja pemerintah di Jawa Timur, per 30 September 2023. Secara umum pendapatan negara dengan realisasi sebesar 70.23 persen atau Rp180.3 triliun, dari target Rp266 triliun.
"Kinerja ini menunjukkan kinerja baik (yoy) ada program pps ada ekstra penerimaan cukup tinggi. Secara nominal terjadi pertumbuhan secara positif, (yoy) terjadi kontraksi di angka 3.3 persen," imbuhnya.
Sementara itu, belanja negara September terealisasikan sebesar 71.2 persen dari pagu Rp124.37 triliun. Belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, secara absolutely mengalami surplus sebesar Rp132.35 triliun
"Capaian untuk belanja sebesar 4.32 transfer dana daerah, fiskal cukup kuat untuk mendukung kinerja APBD di setiap daerah. Dan TKD juga menjadi komponen utama pendapatan APBD setiap daerah," ucapnya.
PAD cukup tinggi jika dilihat dari pendapatan belanja surplus Rp 15.60 triliun terjadinya kontraksi 33.6 persen dan 49.52 persen capaian belanja daerah.
"TKD juga mengcover sekitar 64.44 persen sebenarnya normal kalau dilihat dari target 77.8 triliun 64.3 persen normal proporsi TKD normal," ulas Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur.
Terpisah, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto menambahkan dari data ini dibandingkan kondisi Bojonegoro dengan wilayah lain di Jawa Timur. Termasuk bagaimana perkembangan ekonomi di wilayah Jawa Timur termasuk dari sisi APBD, dan tentunya tetap menjadi tantangan untuk terus mempercepat sisi belanja APBD di Bojonegoro.
"Kondisi pembelanjaan ada dianggap rendah. Ada beberapa belanja besar yang belum terealisasi seperti diantara pengadaan tanah waduk Karangnongko," sambung Adriyanto.
Harapannya, akhir Oktober belanja daerah jadi lebih baik dan bisa dipercepat November. Karena memang semalam sempat diadakan rapat dengan para OPD.
Disinggung terkait realisasi UKM, perlu ditinjau di Jawa Timur sebetulnya untuk realisasi kredit UKM cenderung menurun. "Karena ada regulasi, komitmen Pemkab Bojonegoro terus mendorong dan mendukung UMKM," tutup pria kelahiran Palembang. [liz/lis]
Tag : Keuangan, negara, kabupaten
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
