Efek Rencana JLS Bojonegoro, Harga Tanah di Dander Melonjak hingga Rp1 Juta

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) mulai memicu kenaikan harga tanah di sejumlah wilayah yang diproyeksikan dilalui proyek tersebut. 

Bahkan di beberapa titik, lonjakan harga tanah disebut jauh melampaui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan.

Salah satu wilayah yang mengalami kenaikan signifikan berada di Dusun Bogo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Di kawasan yang berada di tepi jalan raya, harga tanah saat ini telah mencapai Rp1 juta per meter persegi, sementara NJOP di wilayah tersebut hanya sekitar Rp110 ribu per meter persegi.

Kepala Dusun (Kasun) Bogo, Wahyu Sugeng Riyadin mengungkapkan, harga tersebut berlaku untuk lahan yang berada di pinggir jalan utama. Sedangkan lahan yang berada di bagian dalam memiliki harga yang lebih rendah.

“Yang di pinggir jalan sudah Rp1 juta per meter, kalau yang masuk ke dalam sekitar Rp500 ribu per meter,” ungkap Kasun Wahyu.

Ia menjelaskan, kenaikan harga tanah di wilayahnya sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, tepatnya setelah jalan di kawasan tersebut dicor beton. Sebelumnya, harga tanah masih berada di kisaran Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per meter persegi.

“Setelah jalan dicor, naik jadi Rp500 ribu per meter, dan sekarang sudah mencapai Rp1 juta per meter,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti luas lahan yang akan terdampak pembangunan JLS. Sebab, belum adanya sosialisasi resmi dari pemerintah terkait detail proyek tersebut.

Wahyu juga memperkirakan harga tanah masih berpotensi terus meningkat, terutama di kawasan yang memiliki lahan pertanian produktif seperti wilayah menuju Dusun Kedungrejo.

“Kalau yang ke arah Kedungrejo itu kan tanahnya produktif, kemungkinan harganya bisa lebih tinggi lagi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, menilai kenaikan harga tanah akibat rencana proyek besar merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi praktik mafia tanah.

Ia mengimbau warga untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran harga tinggi yang datang secara tiba-tiba, karena sering kali disertai praktik manipulasi informasi, tekanan, hingga pemalsuan dokumen.

“Masyarakat harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membeli lahan dengan cara tidak adil,” tegas Suku, Kamis (9/4/2026).

Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro itu, juga mencontohkan pengalaman serupa dalam proyek pembangunan Bendungan Karangnongko di Kecamatan Margomulyo, di mana banyak pihak luar daerah berbondong-bondong membeli tanah warga yang terdampak relokasi.

Menurutnya, setiap proses jual beli tanah harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum, dengan melibatkan notaris atau PPAT serta pemerintah desa setempat. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi kejanggalan.

“Pastikan semua proses sah secara hukum. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang, namun demikian saya kira masyarakat sekarang sudah pada cerdas soal itu,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, memastikan bahwa pembangunan Jalur Lingkar Selatan telah masuk dalam program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. 

Saat ini, studi kelayakan (feasibility study) serta desain pengembangan (detail design) proyek tersebut telah diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga. [riz/mad]