Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Pemkab Bojonegoro resmi memulai proses revitalisasi Alun-Alun Bojonegoro. Penataan wajah baru kawasan pusat kota ini dipastikan tetap mempertahankan pepohonan rindang yang selama ini menjadi bagian penting dari ruang terbuka hijau (RTH) dan paru-paru kota.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan dampak sosial pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko kembali berakhir tanpa menghasilkan kesimpulan. Ketidakhadiran sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan menjadi sorotan dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Rabu (22/7/2026).
Puluhan proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro terancam molor. Penyebabnya, lambannya penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang membuat pekerjaan infrastruktur perairan belum bisa dieksekusi.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) mulai memicu kenaikan harga tanah di sejumlah wilayah yang diproyeksikan dilalui proyek tersebut.
Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST., meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan beton yang menghubungkan Dusun Tawaran, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi
Pembangunan jalan poros desa di Kabupaten Bojonegoro melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 resmi memasuki batas akhir pada 31 Maret 2025.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pembangunan infrastruktur desa dengan nilai mencapai sekitar Rp757 miliar. Anggaran jumbo ini, diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro.