Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Video dan suara hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin berpotensi menyesatkan masyarakat. Dalam situasi ini, penanganan krisis komunikasi tidak cukup mengandalkan klarifikasi setelah informasi palsu menyebar. Organisasi perlu menyiapkan mitigasi, merespons dengan cepat, serta menjaga kepercayaan publik.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI” di Shangri-La Hotel, Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Diskusi yang dipandu Bendahara Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Gaib Maruto Sigit, menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Haviez Gautama; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi; serta Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut.
Wakil Ketua Umum Perhumas, Haviez Gautama, menekankan pentingnya mengelola isu sejak awal sebelum berkembang menjadi krisis. Dalam praktik kehumasan, isu merupakan persoalan atau pandangan publik yang perlu ditangani, sedangkan krisis dapat terjadi ketika persoalan berkembang menjadi situasi luar biasa dengan dampak yang lebih luas.
Menurut Haviez, perusahaan dan organisasi perlu mengenali potensi risiko sekaligus menyiapkan langkah antisipasi. Perkembangan AI harus masuk dalam perhitungan pengelolaan isu dan krisis komunikasi, terutama karena teknologi tersebut dapat digunakan untuk memproduksi serta menyebarkan informasi palsu.
"Dengan adanya mitigasi perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi," jelas Haviez.
Mitigasi, menurutnya, menjadi bagian penting agar organisasi memiliki prosedur dan kesiapan menghadapi persoalan, bukan baru menyusun langkah setelah krisis muncul.
Klinik Hoaks Jatim Tangani 1.104 Konten
Pengalaman penanganan konten manipulatif juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi. Ia menceritakan kasus video rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat.
Klinik Hoaks Pemprov Jawa Timur melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut. Setelah memastikan konten itu merupakan hoaks, tim kemudian menyebarkan hasil klarifikasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa.
"Setelah diklarifikasi, klinik hoaks memberikan stempel hoax kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkan ke masyarakat dengan berbagai saluran termasuk media massa," ungkap Sherlita.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis sebelum masalah muncul. Sherlita menyoroti tiga jam pertama sebagai waktu krusial untuk merespons informasi yang beredar agar narasi keliru tidak semakin meluas.
Ia juga menyebut Klinik Hoaks yang terbentuk di pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026. Konten yang ditangani mencakup berbagai isu, antara lain penipuan, pemerintahan, politik, dan informasi internasional.
Besarnya jumlah konten yang diklarifikasi memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kualitas informasi publik. Dalam kondisi tersebut, koordinasi antartim komunikasi dan dukungan media menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan hasil verifikasi.
Sementara itu, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti dampak deepfake terhadap kepercayaan masyarakat. Teknologi ini memungkinkan pembuatan video, gambar, atau suara manipulatif yang menyerupai orang asli sehingga semakin sulit dikenali tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Wenseslaus, media selama ini berperan sebagai gatekeeper, yakni menyaring informasi sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Namun, kemudahan produksi dan penyebaran konten palsu membuat peran tersebut menghadapi tantangan yang semakin besar.
Ia menilai media perlu memperkuat peran sebagai trustkeeper atau penjaga kepercayaan. Peran ini tidak berhenti pada penyaringan informasi, tetapi juga memastikan berita yang diterbitkan memiliki dasar verifikasi, data yang memadai, dan sumber yang jelas.
"Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah," jelas Kak Wens.
Menurut dia, masyarakat berisiko terjebak dalam dua keadaan. Pertama, terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi. Kedua, kehilangan kepercayaan terhadap informasi apa pun, termasuk informasi yang telah melalui proses verifikasi.
Kondisi kedua tidak kalah berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan terhadap media dan lembaga pemerintah. Akibatnya, komunikasi publik menjadi semakin sulit, bahkan ketika informasi yang disampaikan sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kecepatan klarifikasi harus disertai bukti yang kuat. Data, sumber spesifik, dan penjelasan yang transparan diperlukan untuk membangun kredibilitas. Klarifikasi yang terlambat berisiko membuat informasi palsu telanjur dipercaya, sedangkan klarifikasi dari sumber yang tidak dipercaya masyarakat juga belum tentu mampu mengubah persepsi publik.
Pembahasan dalam IDMC 2026 menegaskan pentingnya mengintegrasikan mitigasi, prosedur respons cepat, verifikasi, dan penguatan kepercayaan dalam strategi komunikasi di era AI. Pemerintah, organisasi, dan media perlu menyiapkan mekanisme tersebut agar dapat merespons krisis tanpa mengorbankan akurasi informasi. [feb/mad]
