Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Setelah lebih dari setahun melakukan penyelidikan. Penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro masih perlu mendalami dugaan korupsi dana Covid-19 senilai Rp90 Miliar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Kabupaten Bojonegoro.
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada bantuan keuangan khusus desa (BKKD) Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 yang menelan anggaran Rp1,6 Miliar berpotensi dihentikan.
Pengurus Daerah (PD) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bojonegoro terus memperjuangkan aset yang dikelola Yayasan Persaudaraan Muslim (PERSAMU) sebagai pengelola Islamic Centre, dikembalikan untuk kepentingan umat, agar dapat dimanfaatkan maksimal sesuai tujuan awal.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedua kasus tersebut, telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro.
Seorang guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Dwi Susilowati harus menelan pil pahit. Selain menghidupi keluarga seorang diri, ia juga tertipu Rp55 juta dengan iming-iming lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembangunan jalan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan.
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengendus adanya sindikat yang bermain dalam dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.