Skip to main content

Category : Kebijakan


DPRD Jatim Restui Dinas Ekraf, Khofifah Optimistis Investasi Kreatif Meningkat

DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

DPRD dan Pemprov Jatim Sepakati Transformasi Petrogas Jadi Perseroda

DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor minyak dan gas bumi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT DBHCHT 2026 untuk Pekerja Pabrik Rokok Mulai Disalurkan Pemkab Bojonegoro

Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok, Rabu (13/5/2026) kemarin. Penyaluran simbolis tahap pertama diberikan kepada pekerja di pabrik rokok PT Gelora Djaja yang berlokasi di Baureno.

Kebutuhan Petani Bojonegoro Terpenuhi, Distribusi Pupuk Subsidi Tembus 62 Persen

Ketersediaan pupuk bersubsidi di UD Usaha Tani, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dipastikan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam 2026. Total alokasi pupuk yang disiapkan mencapai 325,3 ton dan diperuntukkan bagi enam kelompok tani utama di wilayah tersebut.

Disperinaker dan PKK Bojonegoro Gelar Bimtek IKM, Fokus Branding hingga Sertifikasi Halal

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) kader binaan PKK. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari dengan fokus pada penguatan manajemen bisnis dan legalitas usaha.