Menjelang dinamika Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) serentak termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Gubernur Jawa Timur, menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpolitik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengumumkan hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017. Hal itu tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas, Nomor: B/689/S.SM.01.00/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Tahun 2017.
Setelah mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro kemarin, pertemuan dilanjutkan dengan menghadirkan semua pihak di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (7/12/2017). Meskipun kontraktor bersikukuh ingin dibayar tahun ini, namun Pemkab dan DPRD kompak membayar awal tahun 2018.
Setelah melaksanakan tahapan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro, dua kades di kota Ledre dilantik Bupati Bojonegoro, Kamis (7/12/2017). Dua Kades tersebut yakni dari Desa Beged Kecamatan Gayam dan Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras.
Rabu (6/12/2017) pagi, sebanyak 34 orang secara resmi menerima SK purna tugas yang diterimakan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono kepada dua orang perwakilan.
Puluhan kontraktor di Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (6/12/2017). Aksi para kontraktor tersebut menuntut pembayaran kontrak pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan kontraktor. Mereka diterima langsung wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto bersama sekretaris Dewan, Ali Mahmudi.
Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memasuki masa purna tugas ada 34 orang.
Kasatpol PP Pemkab Bojonegoro, Gunawan, mengancam sanksi tindak pidana ringan atau tipiring kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yang tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.
Komitmen untuk bermanfaat bagi daerah pemilihan (Dapil) terus dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) SW. Yudha. Kali ini ia memfasilitasi penyerahan motor sampah kepada perwakilan desa di Kabupaten Tuban.