Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Adanya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di perlintasan kereta api tak berpalang pintu perlu diminimalisir, dengan membangun palang pintu. Sehingga untuk merencanakan hal itu, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meninjau langsung lokasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kota Ledre, Jum'at (18/8/2017).
Jumlah tenaga Kerja Indonesia (TKI) terus bertambah, hingga bulan Juli 2017 TKI yang dijadwalkan berangkat sebanyak 341 orang. Para TKI yang bekerja diluar negeri tersebut seharusnya mendapat hak-hak perlindungan sosial sesuai pekerjaanya.
Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperoleh remisi umum sebesar satu bulan dan bebas bertepatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72. Selain itu, ada 122 warga binaan masyarakat (WBP) yang juga memperoleh remisi umum.
Satlantas Polres Bojonegoro tak mau ketinggalan menyemarakkan HUT RI ke-72. Polres menyediakan layanan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) C secara gratis.
Dengan adanya isu garam yang bercampur kaca yang semakin meluas di kalangan masyarakat kota Ledre, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro, berharap tidak dijadikan sebuah hal yang dibesar-besarkan lantaran isu tersebut.
Pada tahun 2017 ini, pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro akan dirombak, yaitu untuk masa bhakti 5 tahun kedepan.
Sempat simpang siur mengenai siapa calon pihak ketiga yang akan digandeng desa lewat fasilitasi Tim Kabupaten mulai ada titik terang. Hal itu muncul setelah rapat koordinasi antara Tim Kabupaten dengan perwakilan desa. Muncul enam Perguruan Tinggi (PT) yang diusulkan menjadi bakal calon pembuat soal.
Proses tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini terus bergulir. Bahkan, jika dipersentase sudah mencapai 20% lebih. Namun, di tengah perjalanan sempat menghangat terkait pihak ketiga yang membuat soal.
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.