Penerapan KIA di Bojonegoro
Disdukcapil Tunggu Blangko Dari Pemerintah Pusat
Rencana pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bojonegoro masih menunggu blangko dari pemerintah pusat.
Rencana pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bojonegoro masih menunggu blangko dari pemerintah pusat.
Keberadaan Tim Kabupaten dipastikan tidak bisa intervensi dalam proses pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya tim yang beranggotakan eksekutif dan legislatif tersebut hanya memfasilitasi proses tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut, termasuk penentuan pihak ketiga yang akan melaksanaan ujian. Pasalnya penunjukkan pihak ke tiga harus melibatkan tim kabupaten dan pemerintah desa setempat.
Tahun ini Kabupaten Bojonegoro kembali memboyong Piala Adipura. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan kepada Kabupaten Bojonegoro yang diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nurul Azizah bersama ratusan kabupaten/kota lainnya dan sekolah penerima adiwiyata dalam acara malam anugerah lingkungan 2017 peringatan hari lingkungan hidup di Gedung Manggala Wanabakti,Jakarta.
Sehubungan dengan perubahan aturan Susunan Organisasi Tata Kerja ( SOTK) Pemerintah Desa (Pemdes) diberlakukan kebijakan perubahan nama perangkat sehingga perlu dilaksanakan pengukuhan kembali.
Berdasarkan masukan dan harapan beberapa pihak, termasuk Kepala Desa terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa. Membuat jadwal pengisian perangkat desa dilakukan perubahan untuk menjaring perangkat desa yang kompeten.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas sudah disepakati. Namun fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menginginkan nama Raperda tersebut dirubah menjadi Dana Abadi Pendidikan.
Selain ketidakhadiran tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna II/Penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Kepala Daerah Pemkab Bojonegoro juga belum bisa hadir dalam rapat tersebut, sehingga harus diundur pembahasannya siang ini.
Meskipun tiga orang pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, tidak menghadiri rapat paripurna II/penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Badan Kehormatan (BK) DPRD tetap mengapresiasi anggota dewan lainnya banyak yang hadir.
Dalam rapat paripurna II/Penutup DPRD Bojonegoro dengan acara penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2016, Senin (31/1/2017), tiga pimpinan DPRD tidak hadir. Ketiganya berhalangan karena ada urusan partai.