Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai negeri sipil (PNS) diangkat untuk mengisi instansi pemerintah. Hal ini turut mempengaruhi guru-guru PNS yang diperbantukan untuk mengajar di sekolah swasta.
Setidaknya ada tiga lokasi tambang di Kabupaten Bojonegoro yang keluar izin bertambangannya. Namun tiga titik tersebut diduga tidak masuk Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan mempertanyakan hal itu.
Untuk meningkatkan pengunjung di tahun 2017, empat wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro berencana akan menambah fasilitas. Keempat wisata tersebut, di antaranya Agro Belimbing di Desa Ngeringenrejo, Gerabah Malo, Atas Angin di Sekar, dan Texas Wonocolo.
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Pelaksanaan ujian TOEFL bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro harus ditunda. Pasalnya server yang digunakan belum siap, sehingga harus dibenahi agar bisa maksimal dalam pelaksanaannya nanti.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya ribuan, namun belum tentu semuanya lancar Bahasa Inggris. Sehingga melalui program inovasi, tes TOEFL yang diwajibkan tersebut untuk mencari pegawai yang mampu bercakap menggunakan Bahasa Internasional itu.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun desa harus ditingkatkan. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia mengadakan seminar di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (9/2/2017), yang mengundang perwakilan BPD di Kabupaten Bojonegoro.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirasa sangat penting dalam peningkatkan perekenomian masyarakat. Sehingga di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro diupayakan seluruh desa BUMDes bisa berjalan optimal.
Tidak sedikit yang mengkritisi pelaksanaan tes toefl Bahasa Inggris di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro. Terutama mengenai sanksi pengurangan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi PNS yang tidak mengikuti tes tersebut.
Pelaksanaan tes toefl yang diharuskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro, mendapat sorotan banyak pihak. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang meminta kegiatan tersebut jangan sampai mengganggu kinerja pegawai.