HPDKI Bojonegoro Minta Pemerintah Serius Perhatikan Peternakan

Kontributor: Ahmad Nashiruddin

blokBojonegoro.com - 19 perwakilan peternak domba dan kambing yang berasal dari berbagai penjuru desa yang ada Kabupaten Bojonegoro, mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Bojonegoro.

Mereka tergabung dalam wadah Himpunan peternak domba kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro. Audiensi digelar Selasa (16/09/2025) kemarin.

Perwakilan HPDKI Bojonegoro meminta agar Pemkab Bojonegoro lebih memperhatikan sektor peternakan. Sebab peternakan juga termasuk sektor ketahanan pangan yang hari ini digaungkan di seluruh pelosok negeri.

"Sebenarnya kami mengirim surat audensi ke Pemkab, agar bisa secara langsung menyampaikan aspirasi ini ke Bupati Setyo Wahono. Tetapi dari Pemkab diarahakan untuk menyampaikan aspirasi melalu Disnakkan Bojonegoro," kata Ketua HPDKI DPC Bojonegoro, Yanuar Kriswanto.

Dijelaskan, ada beberapa persoalan yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Antara lain mengenai rencana kegiatan ekspo peternakan, produk susu yang melimpah dan melebihi simpanan, pelayanan mantri hewan, hingga persoalan pemasaran. 

"Intinya kami meminta Pemkab Bojonegoro lebih kooperatif dan memperhatikan peternak domba kambing lokal, demi kesejahteraan semua peternak di Bojonegoro," jelasnya.

Dalam forum tersebut As'ari peternak asal Desa Ngumpakdalem yang juga menjabat sebagai Sekertaris HPDKI DPC Bojonegoro menyapaikan, agar terwujutnya kesejahteraan peternak dan menumbuhkan ekonomi masyarakat khusunya petani dan peternak, pemerintah harus mampu membangun ekosistem ekonomi peternakan dan pertanian.

"Sektor peternakan tidak bisa lepas dengan sektor pertanian. Menurut pengalaman, harga domba akan stabil dan cendrung naik di saat hasil panen para petani maksimal. Tetapi kelangkaan pupuk subsidi menjadi problem vital, sehingga hasil panen para petani tidak bisa maksimal, yang mengakibatkan perekonomian, melemah dan harga domba juga terimbas anjlok," tambahnya.

Ditegaskan, tahun 2024 pemerintah hanya mampu mencukupi 58.98% kebutuhan pupuk subsidi dan terulang pada tahun 2025 hanya mampu mencukupi 85%. Harapannya, limbah peternakan (kohe domba) bisa menjadi solusi kelangkaan pupuk subsidi, dalam hal ini peran pemerintah sangat di harapkan. 

"Jika dibutuhkan, kita para peternak yang tergabung HPDKI siap meproduksi pupuk organik secara masal," imbuh As'ari.

Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Peternakan Disnakkan Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki dan staf lainnya. [din/mad]