Jatim Genjot Kekuatan Budidaya Ikan Lewat Raperda Baru

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.

Emil menegaskan bahwa kontribusi Jawa Timur bagi produksi budidaya ikan nasional bukan angka kecil. Ia menyebut provinsi ini menyumbang hampir 9 persen dari total produksi Indonesia.

"Hampir 9 persen ya, 8,9 persen, jadi kita bulatkan aja kan, 9 persen, 1,39 juta ton. Itu budidaya ya, jadi bukan yang nelayan," ujar Emil, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Jawa Timur memegang peran strategis dalam peta perikanan nasional.

"Nah ini kan besar, hampir sepuluh persen dari budidaya ikan se-Indonesia loh itu. Jadi ini tentu sesuatu yang harus kita perhatikan,"katanya.

Ia menilai potensi sebesar ini harus berjalan beriring dengan kebijakan yang tepat agar pembudidaya ikan bisa tumbuh lebih optimal. Emil pun mengapresiasi langkah legislatif yang mulai menyiapkan regulasi lewat raperda.

"Kami mengapresiasi DPRD menginisiasi bagaimana kita bisa memberdayakan para pembudidaya ikan sama petani garam," tuturnya.

Namun ia tetap mengingatkan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan, khususnya dalam urusan perizinan, agar implementasi kebijakan nanti tidak menimbulkan tumpang tindih.

"Jadi yang kami sampaikan tinggal bagaimana garis-garis kewenangan itu clear," ujar Emil.

Ia menjelaskan kewenangan provinsi hanya berlaku untuk aktivitas yang mencakup lintas kabupaten/kota.

"Karena kan kalau untuk izin, provinsi masuknya kalau sebenarnya itu lintas kabupaten kota, itu baru kewenangan provinsi. Kalau tidak, itu kewenangannya ada di kabupaten," paparnya.

Emil berharap raperda ini mampu memperkuat sektor budidaya ikan dan garam di Jawa Timur melalui regulasi yang lebih tegas, jelas, dan berpihak pada para pelaku usaha. [feb/mad]