Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendorong peningkatan profesionalisme jurnalis melalui program Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sebagai bentuk dukungan nyata, perusahaan daerah tersebut menyiapkan 20 kuota peserta UKW bagi wartawan di Bojonegoro.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi peningkatan kapasitas serta mutu jurnalis yang digelar di Bojonegoro, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan insan pers.
Acara tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Direktur PT ADS Muhammad Kundori, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli, Direktur Utama Beritajatim.com Ainur Rohim, Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Arif Afandy, Ketua PWI Bojonegoro Sasmito, Ketua SMSI Bojonegoro Kustaji, serta puluhan jurnalis dari berbagai platform media.
Direktur Utama PT ADS, Muhammad Kundori mengatakan, peningkatan kualitas wartawan merupakan bagian penting dari kontribusi perusahaan terhadap perkembangan dunia pers di daerah.
Menurutnya, dukungan perusahaan terhadap media tidak semestinya hanya terbatas pada kerja sama publikasi dan periklanan. Lebih dari itu, perlu ada kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
Sebagai langkah awal, PT ADS menyiapkan 20 kuota peserta UKW melalui kerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).
"Kuota tersebut merupakan tahap awal dan berpeluang ditambah apabila antusiasme wartawan cukup tinggi," ungkapnya, Senin (9/11/2026).
Kundori juga menegaskan bahwa dukungan terhadap peningkatan kompetensi wartawan tidak boleh mengurangi independensi pers. Menurutnya, media tetap harus menjalankan fungsi kontrol secara objektif, termasuk dalam mengawasi kinerja PT ADS sebagai perusahaan milik daerah.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus agen perubahan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia mengaku terbuka terhadap kritik maupun pemberitaan media. Bahkan, informasi dan kritik yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kerap diteruskan kepada jajaran terkait agar segera ditindaklanjuti.
"Kalau berita itu tidak benar, tolong dilaporkan. Kalau itu benar, segera perbaiki," ujar Wahono.
Setyo Wahono berharap peningkatan profesionalisme wartawan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi profesi, tetapi juga seluruh ekosistem media. Menurutnya, perusahaan media perlu memiliki standar kelembagaan, norma, dan etika jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Dwi Eko Lokononto, sejumlah narasumber membahas profesionalisme jurnalistik serta hubungan antara pers dan pemerintah.
Direktur Utama Beritajatim.com sekaligus penguji UKW PWI Pusat, Ainur Rohim, memaparkan materi bertajuk Kenapa Harus UKW?.
Ia menjelaskan, UKW diperlukan karena profesi wartawan terbuka bagi siapa saja tanpa harus melalui pendidikan formal jurnalistik. Kondisi tersebut membuat standar kompetensi menjadi penting untuk memastikan setiap wartawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menjalankan tugas jurnalistik.
UKW sendiri memiliki tiga jenjang, yakni wartawan muda, madya, dan utama. Masing-masing jenjang memiliki tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.
"Kompetensi tersebut menjadi bekal bagi wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, objektif, tidak menghakimi, serta tetap berpedoman pada etika jurnalistik," tutur pria yang akrab disapa Pak Air tersebut.
Materi berikutnya disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, yang membahas hubungan profesional antara pemerintah dan media massa.
Pria yang juga penguji UKW dari IJTI itu menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media harus tetap menempatkan independensi masing-masing pihak sebagai prinsip utama.
Pemerintah tidak diperbolehkan mengintervensi kerja jurnalistik, meminta penghapusan berita, maupun melakukan intimidasi terhadap media atas pemberitaan kritis.
"Jika terdapat pemberitaan yang dianggap keliru, pemerintah dapat menggunakan mekanisme profesional melalui klarifikasi, hak jawab, maupun pengaduan kepada Dewan Pers," ujar Jazuli.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS Jimmy Silalahi mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Ia memaparkan teknis pelaksanaan UKW, mulai dari tata cara pendaftaran, persyaratan peserta, hingga tata tertib yang harus dipenuhi calon peserta. [riz/mad]
