Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Meski berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih saja ada beberapa oknum guru dan karyawan lain yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan (PP) no. 53 tahun 2010 terkait tindakan kasus Indisipliner.
Selain kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran (Mapel) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan juga kekurangan guru untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlahnya ada ratusan.
Selain Kekurangan guru kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang jumlahnya mencapai ribuan, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro juga mengalami kekurangan guru mata pelajaran (Mapel) Olahraga dan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Kendala kekurangan guru sepertinya sudah menjadi permasalahan nasional. Pasalnya hampir setiap daerah juga mengalami hal yang sama tidak terkecuali Kabupaten Bojonegoro yang juga mengalami kekurangan guru yang jumlahnya mencapai ribuan.
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, tahun 2018 ini berencana akan memberikan tunjangan bagi guru SMA/SMK yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang pengabdiannya sudah diatas 5 tahun dan memenuhi beberapa persayaratan yang telah ditentukan.
khir tahun 2017 ini tenaga pendidik yang berada dibawah Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro patut berbahagia, pasalnya tunjangan profesi untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) baik itu K-2 maupun non K-2 cair.
Selesai berolahraga pagi namun tidak sempat mencicipi sarapan? Bila jadi kebiasaan, ini justru bisa menimbulkan masalah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan suntikan tunjangan bagi guru madrasah yang dikelola swasta. Bahkan pihaknya berharap pemerintah bisa memberi tunjangan fungsional bagi guru yang lebih dari usia 60 tahun.
Hasil konferensi MWC NU ke-13 Kecamatan Kanor kembali memilih Rois Syuriah, KH. Imam Sya'di Hasan dan ketua Tanfidziyah KH. Ahmad Muslih.