Aplikasi Sistem Informasi Membangun Keamanan dan Ketertiban Desa (SIMBAK KADES) membawa Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, masuk dalam 10 nominasi terbaik Penilaian Sistem Keamanan Lingkungan (PIN SISKAMLING) Jaga Jawa Timur 2026. Aplikasi SIMBAK KADES Sukorejo menjadi salah satu inovasi yang dipantau tim penilai saat monitoring dan evaluasi lapangan di Balai Desa Sukorejo, kemarin.
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Bojonegoro untuk zona barat berlangsung di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Bahroin, Desa Pengkok, Kecamatan Padangan, kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembinaan peserta secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyiapkan penataan area depan Stasiun Bojonegoro. Salah satu rencana yang dipersiapkan yakni memperluas kapasitas area parkir untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.