Suasana wisuda IKIP PGRI Bojonegoro begitu meriah dan dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah. Wabup Nurul mengajak IKIP PGRI Bojonegoro menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk membantu mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat mengakses pendidikan.
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah nyata melalui program DWP Sehat dengan membuka vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi anggota DWP dan keluarga di lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Program tersebut sebenarnya telah digelar DWP Pusat untuk kesehatan perempuan hingga ke daerah.
Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat pemahaman dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (8/10/2026).
Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti gerakan menjaga kesehatan sekaligus mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Yakni melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), mulai Selasa (6/10/2026).
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mengklaim Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) mampu menghasilkan produksi telur dengan nilai mencapai sekitar Rp306 juta per hari.
Komisi C DPRD Bojonegoro menyemprot sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya melakukan penanganan bencana ketika telah memasuki darurat. Komisi C meminta para OPD agar melakukan mitigasi jangka panjang.
Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, harus tertunda. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.