Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro berjanji segera memperbaiki data kemiskinan. Hal ini, buntut penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang disebut salah sasaran dan menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 23 titik embung (waduk kecil) yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Bojonegoro, kondisi tampungannya telah kembali berfungsi secara optimal dan rampung dinormalisasi.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sidak tersebut, memastikan secara langsung kelayakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditempeli stiker “Keluarga Miskin”, Selasa (6/1/2026).
Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang berlangsung dari 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, berjalan aman, lancar, dan terkendali. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudhiawan, saat konferensi pers di Auditorium Cendrawasih, Gedung BPH Migas, Jakarta pada Senin 5 Januari 2026.
Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan air baku di sektor pertanian, sejumlah proyek pembangunan embung di beberapa wilayah kecamatan telah berhasil diselesaikan. Data terbaru, sebanyak sembilan titik pembangunan embung telah rampung atau mencapai 100 persen.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memasang stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku rumah mereka dipasangi stiker tersebut, namun tidak pernah menerima bantuan sosial sebagaimana yang tertera.
Kini masyarakat Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sebagai pusat pelayanan haji dan umrah yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Kehadiran PLHUT ini ditandai dengan dimulainya pelayanan kepada masyarakat pada hari pertama setelah pindahan kantor, yang berlokasi di sebelah barat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Jl. Pattimura no. 7, Senin (5/1/2026).
Merespons bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra yang menewaskan 1.138 orang dan menimbulkan kerugian Rp68,67 triliun, sekelompok mahasiswa hukum dari Universitas Bojonegoro (UNIGORO) Nurul Hidayah, Tasyah Firgiyana Dwi Candra, Tia Agnessa Amalia, dan Yhunita menerbitkan argumentasi hukum komprehensif yang menuntut reformasi total politik hukum pengelolaan hutan Indonesia (5/1/2026).
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Pemkab Bojonegoro terus menata kota untuk memberi kenyamanan publik dengan tetap memperhatikan lingkungan. Salah satunya dengan rencana pembangunan lima taman perbatasan yang berfungsi sebagai wajah baru sekaligus ruang terbuka hijau (RTH) di titik-titik strategis. Titik lokasi taman berada di daerah perbatasan langsung dengan kabupaten tetangga.