Skip to main content

Category : Kebijakan


Kabupaten Bojonegoro

Woww..! Indeks Pelayanan Publik Bojonegoro Tahun 2026 Peringkat 6 Nasional

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan catatan gemilang tingkat nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bojonegoro berhasil melesat ke peringkat 6 nasional kategori kabupaten se-Indonesia.

Penyuluh Agama Islam

Hore..! Kemenag Terima 51.479 Formasi Penyuluh Agama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan formasi Penyuluh Agama Islam. Total ada 51.479 formasi penyuluh agama Islam yang ditetapkan di Kementerian Agama (Kemenag).

APBD Bojonegoro Tahun 2026

Deal..! Belanja Daerah Bojonegoro Tahun 2026 Rp6,49 Triliun

Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.

Bupati Bojonegoro Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo

Prestasi Kabupaten Bojonegoro di sektor pertanian mendapat pengakuan nasional. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan pertanian serta ketahanan pangan nasional.

Stiker Miskin di Bojonegoro

Upaya Validasi Data Kemiskinan, 97 Persen Rumah KPM Sudah Tertempel Stiker Miskin

Pemasangan stiker miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro hampir tuntas. Yakni telah mencapai 97 persen dari 50.987 rumah KPM. Kebijakan Pemkab Bojonegoro ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan validasi, verifikasi, serta akurasi data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.