Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Implementasi KUHP dan KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana keagamaan dan masalah kesusilaan. Diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud, penandatanganan ini berlangsung di Kantor Pusat MUI, Jakarta pada Selasa (10/3/2026).
Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur. Salah satunya di Kecamatan Kedungadem, program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 telah tuntas. Tercatat, ada 22 desa dari total 23 desa yang melaksanakan program BKKD.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan menyediakan program Mudik dan Balik Gratis Tahun 2026 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan transportasi yang aman, nyaman, serta tanpa biaya.
Kebijakan pemerintah yang membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari legislatif hingga pegiat perlindungan anak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar segera membayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya, kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara. Karena itu, hak guru untuk menerima TPG harus dipenuhi tepat waktu.
Seratusan perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro, berkeluh kesah dan "wadul" pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Budiono, Minggu (8/3/2026).
Tolerasi dan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan terus digaungkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini sosialisasi digelar oleh H. Budiono, S.Sos., M.AP, anggota dewan dari Dapil XII Bojonegoro-Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mendorong terwujudnya pelayanan cepat, prima dan prosedur yang mudah. Karena hal itu menjadi poin penting agar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tinggi.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pada sejumlah objek pajak terdapat penyesuaian yang berdampak pada penurunan besaran pajak terutang.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kepemudaan Kabupaten Bojonegoro mendapat apresiasi dari DPRD Bojonegoro. Forum tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menggali potensi generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah.