Kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), dievaluasi Komisi B DPRD Bojonegoro. Pasalnya, realisasi pendapatan kedua perusahaan tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kembali menyeret mantan kepala desa setempat. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam perkara korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar, kini Eks Kades Drokilo kembali tersandung kasus hukum serupa yang ditangani Satreskrim Polres Bojonegoro.
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih belum optimal. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, harus tertunda. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.