Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatatkan capaian penting di sektor kesehatan. Saat ini, seluruh penduduk Kabupaten Bojonegoro telah terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan banyak dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam program ini, warga pekerja rentan dan penerima insentif daerah memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka diantaranya para pekerja informal seperti tukang ojek, petani, marbot, dan lainnya, dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengganti santunan duka ke program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu faktor, digantinya program tersebut, agar tidak ada praktik makelar saat proses pencairan
Sebanyak 157.058 pekerja rentan dan warga miskin di Kabupaten Bojonegoro telah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam menunjang hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan Rp35,9 Miliar pada tahun anggaran 2025.
Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkab Bojonegoro menyosialisasikan program perlindungan sosial untuk guru PAUD formal dan non formal. Program perlindungan sosial ini melalui pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Malowopati, Selasa (3/9/2024).
Pemkab Bojonegoro terus mematangkan rencana mendaftarkan ketua RT dan RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, setidaknya ada 4.584 orang telah terverifikasi BPJS Ketenagakerjaan dari total 9.858 orang ketua RT/RW se-Kabupaten Bojonegoro.Â
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Pemerintah Indonesia akan menetapkan aturan baru terkait kebijakan KRIS BPJS Kesehatan 2024.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memberi paparan terkait kepesertaan pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya. Sebanyak 28.120 pekerja rentan di Kabupaten Bojonegoro telah terkaver BJPS Ketenagakerjaan per Desember 2023.
Wacana penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan masih terus disiapkan aturannya. Dalam keterangan persnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal tetap menghapus kelas ini dan mengubahnya dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Aturan ini masih menunggu rampungnya Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
Peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran hingga berbulan-bulan bisa membuat kepesertaannya terhenti atau tidak aktif. Lantas, apakah BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif bisa diaktifkan kembali?