Pemkab Bojonegoro terus mematangkan rencana mendaftarkan ketua RT dan RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, setidaknya ada 4.584 orang telah terverifikasi BPJS Ketenagakerjaan dari total 9.858 orang ketua RT/RW se-Kabupaten Bojonegoro.Â
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Pemerintah Indonesia akan menetapkan aturan baru terkait kebijakan KRIS BPJS Kesehatan 2024.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memberi paparan terkait kepesertaan pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya. Sebanyak 28.120 pekerja rentan di Kabupaten Bojonegoro telah terkaver BJPS Ketenagakerjaan per Desember 2023.
Wacana penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan masih terus disiapkan aturannya. Dalam keterangan persnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal tetap menghapus kelas ini dan mengubahnya dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Aturan ini masih menunggu rampungnya Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
Peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran hingga berbulan-bulan bisa membuat kepesertaannya terhenti atau tidak aktif. Lantas, apakah BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif bisa diaktifkan kembali?
Selama ini program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan mengikuti program BPJS yang mengedepankan azaz gotong royong, pengguna program bisa meringankan masyarakat, dan saat tertimpa musibah biaya pengobatan ditanggung.
Meskipun sangat penting fungsinya, namun saat ini banyak juga yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Jika belum menjadi anggota BPJS dan ingin mendaftar, pendaftaran bisa dilakukan dengan online maupun offline.
Harga pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fayankes) naik. Kenaikan harga tersebut berlaku di fasyankes tingkat dasar, seperti puskesmas, maupun pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.
Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah mulai mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja gaji di bawah Rp 3,5 juta. Ada 2 cara cek penerima BPJS ketenagakerjaan penerima BSU melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.
Mungkin masih banyak yang belum tahu ada beberapa jenis penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Apa saja ya?