Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini penting karena fasilitas kesehatan memiliki peran strategis dalam pelayanan kepada seluruh pasien JKN - KIS.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data pengguna yang tersebar dan dijual di internet. Pertemuan tersebut digelar pada hari ini, Jumat (21//5/2021).
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus mengalami perubahan sangat pesat membuat beberapa industri mulai mengarah kepada penggunaan layanan digital.
Saat ini layanan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan menjadi pilihan program yang banyak membantu seluruh masyarakat agar bisa mengakses fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau.
Kepala Pelayanan Medik RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Dr. Penta Bagus Wasono, Sp.KFR mengungkapkan banyaknya manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan.
Pada momen bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro tetap memberikan pelayanan prima kepada para peserta.
Implementasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2, Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK).
Kiswati (54) adalah seorang guru di salah satu wilayah Kabupaten Bojonegoro tepatnya di SMP Negeri 1 Kecamatan Kasiman.
Telah beredar kabar lewat media sosial bahwa BPJS Kesehatan memberikan bantuan dana kepada pekerja dari tahun 2000 hingga 2021.
Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.