Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Bojonegoro, memastikan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahap pertama Bulan Januari, triwulan pertama tahu 2021 telah cair. Bantuan tersebut, diberikan kepada 31.390 siswa di Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah melantik 15 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (27/1/2021).
Berdasarkan prediksi perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juanda Provinsi Jawa Timur, untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri akan terjadi puncak hujan deras disertai angin dan petir pada bulan Februari hingga pertengahan Maret 2021.
Sebanyak 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Pendidikan tahun 2019, asal Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS, di Aula SMAN 2 Negeri Bojonegoro, Senin (25/1/2021).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di awal bulan Februari, pada tahap pertama akan mendapatkan jatah sebanyak 8.786 vaksin. Pihaknya juga telah menyiapkan 48 fasilitas kesehatan dengan pembagian 36 puskesmas, 10 rumah sakit dan 2 klinik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tahun 2021 ini tengah menggelontorkan anggaran sebanyak 18 Miliar 750 juta rupiah, untuk program santunan kematian.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setiap tahun memberikan beasiswa kurang mampu kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Beasiswa tersebut nantinya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir, baik jenjang Diploma III, Sarjana hingga Pascasarjana untuk keperluan tugas akhir.
Sebanyak 510 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memasuki pensiun tahun 2021 Ini. Dari jumlah itu terbanyak dari tenaga pendidik.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menerima satu perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) Bojonegoro 2021. Pengajuan tersebut dilaporkan ke Pemprov Jatim untuk mendapat persetujuan.