Semangat memperkokoh persatuan dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan mewarnai peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2026 di Markas Kodim 0813 Bojonegoro, Selasa (1/6/2026). Melalui upacara bendera yang berlangsung khidmat, seluruh prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diajak menjadikan Pancasila sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan zaman.
Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bojonegoro mulai terasa seiring melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Minggu (17/5/2026) pukul 15.00 WIB.
DPRD Jawa Timur menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait penguatan peran perempuan, khususnya di wilayah Madura. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di kantor DPRD Jatim, pada Senin 27 April 2026 kemarin.
Sejumlah pangkalan Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Bojonegoro dikenakan sanksi pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Sebab, ketahuan jual diatas harga eceran tertinggi (HET) dan tidak beroperasi.
Sebuah mobil siaga Pemerintah Desa (Pemdes) Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro terjaring operasi penertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Selasa (14/4/2026).
Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah telah tuntas, para pemain Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia langsung mengkebut latihan untuk mempersiapkan babak Final Four Proliga 2026.
Sehari Jelang Lebaran, LPG di Kota Bojonegoro Masih Sulit Didapat, Warga Beralih ke Kayu Bakar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan mutasi dan rotasi lima pejabat teras di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dibalik mutasi tersebut, menyisakan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peedagangan, Koperasi dan Usaha Mikro menggelar Operasi Pasar Murah Ramadan tahun 2026.
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan atas klausul dalam perjanjian perdagangan terbaru antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS). Ketentuan tersebut dinilai membatasi wewenang pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS untuk memberikan kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.