Skip to main content

Category : Tag: Perda


Info DPRD Jawa Timur

Fraksi Gerindra Soroti Pencabutan Perda Bandara Abdulrachman Saleh

Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi PDIP Dukung Pencabutan Enam Perda di Jawa Timur

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

Info DPRD Jawa Timur

Fraksi PKB Minta Dua Perda Strategis Tidak Dicabut

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB secara umum menyambut baik langkah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus untuk mencabut enam perda sekaligus.

Angka Pernikahan Anak Masih Tinggi, Pemkab-DPRD Bojonegoro Godok Raperda Pencegahan

Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.

Info Pasar Murah

Demi Stabilitas Harga, Operasi Pasar Murah Terus Digelar

Operasi Pasar Murah (OPM) terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Dalam satu tahun ini, dijadwalkan bisa menuntaskan OPM di 30 titik. Kegiatan ini digelar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban masyarakat.

Kasus TPPO di Bojonegoro : Janji Pekerjaan Berujung di Meja Hijau

Ruang sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro kembali menjadi saksi dari kasus yang mencengangkan publik. Seorang pria berinisial HM, warga Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, duduk di kursi pesakitan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia didakwa merekrut dan memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal ke luar negeri sejak 2017.

Kadis Perdagangan Bojonegoro Bantah Tuduhan Pungli Pendirian Toko Modern

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, dengan tegas membantah tuduhan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pendirian toko modern di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara melalui panggilan suara via WhatsApp kepada blokBojonegoro.com, Sabtu (7/12/2024) sore.