Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro untuk melakukan pertemuan guna mengetahui berapa jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang menerima SK Penugasan yang beberapa waktu lalu.
Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini dipastikan gigit jari, lantaran Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hal itu disebabkan adanya masalah jaringan saat memasukan data melalui Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, tahun 2018 ini mengajukan pengadaan alat Fisika, Biologi, dan Komputer (TIK) bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana dana itu bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pendidikan Pusat.
Meski pada tahun 2018 ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Bojonegoro berbasis Komputer. Namun masih ada beberapa sekolah yang dalam pelaksanaan UNBK nantinya ikut atau gabung dengan sekolah lain.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro saat ini sedang memproses penulisan nama-nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diberikan SK Penugasan Bupati. Pasalnya SK Bupati itu akan diserahkan kepada GTT sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.
Rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan selama 3 hari berturut turut yakni pada tanggal 27 hingga 29 April mendatang, dirasakan cukup berat bagi peserta didik Kesetaraan Paket C.
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mendatang untuk Peserta Kesetaraan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sinkron terkait pelaksanaannya. Sebab, UNBK itu rencananya digelar satu sesi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Daerah (Disdikda) dan anggota pengurus MKKS Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Selasa (27/2/2018) megunjungi Kantor Disdikda Bojonegoro. Kunjungan dilakukan guna mengetahui tentang peran serta Disdikda dalam membentuk penguatan karakter.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.