Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum juga terdapat tersangka. Padahal, hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Bojonegoro telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak akhir tahun 2025 lalu.
Rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan tanda tanya bagi dua desa. Pasalnya, status hukum dua kepala desa yang tersandung kasus pidana hingga kini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Selama tahun 2022 Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dapatkan uang sebanyak Rp33.2 Milyar. Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Kejari (Kajari) Bojonegoro saat Konferensi Pers capaian kinerja selama 2022, Kamis (5/1/2023).
Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (DPD KPK TIPIKOR) Bojonegoro, turut mengawasi anggaran negara yang sudah ditetapkan di tahun 2019.