Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap kamar hunian narapidana (Napi). Petugas gabungan yang melakukan penggeledahan tak menemukan narkoba dalam penggeledahan ini, Rabu (18/2/2026).
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Bojonegoro melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara, hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal, sebanyak 8,5 juta batang, Selasa (26/8/2025).
Film Autobiography resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak (19/1) lalu. Film tersebut melibatkan puluhan pekerja kreatif dan ratusan Ekstras asli Kabupaten Bojonegoro, tentunya hal tersebut menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat pinggiran khususnya bisa gabung dalam film Internasional.
Tangis haru Mbah Painem warga Desa Sambong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Usai melihat tayangan perdana film Autobiography di Bioskop New Star Cineplek (NSC) di Jalan Hayam Wuruk Kota Bojonegoro, Rabu (25/1/2023) petang.
Film Autobiography resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak (19/1) lalu. Namun, di Kabupaten Bojonegoro baru tayang perdana pada hari ini (25/1/2023) di Bioskop New Star Cineplek (NSC) di Jalan Hayam Wuruk Kota Bojonegoro.
Sejumlah media besar dan internasional turut memberikan ulasan positif terhadap film “Autobiographyâ€, di antaranya, "Mengerikan!" ulas media film Deadline. Kemudian ulasan lain juga datang dari media internasional Variety "Kevin dan Arswendy tampil luar biasa". Asian Movie Pulse.com memberi ulasan "Film terbaik Asia Tenggara tahun ini" dan "Deretan terror tanpa henti.".
Film "Autobiography" diproduksi di tengah pandemi, dimana 100% pengambilan gambar dilakukan di Kabupaten Bojonegoro pada 20 Mei - 1 Juni 2021. Dalam proses produksi tersebut melibatkan beberapa Pekerja Kreatif dari Bojonegoro sebagai kru.
Setelah perjalanan dan penantian panjang, film Autobiography telah tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 19 Januari 2023.
.jpg)
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.