Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ternyata memang menggiurkan banyak pihak. Terbukti, banyak orang yang rela mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah ditekuninya demi mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).
Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mengajukan perpanjangan cuti pasca cuti bersama lebaran. Hal ini tertuang dalam surat edaran dari Kemenpan.
Badan Pengololaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro selain menganggarkan Gaji bulanan dan Gaji 14 di bulan Juni, juga menganggarkan tunjangan bagi kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 5,6 milyar rupiah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro di bulan Juni mendatang menganggarkan ratusan milyar rupiah untuk gaji bulan Juni dan Gaji 14 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bojonegoro.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
Setelah diperiksanya Camat Kanor terkait dugaan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro melakukan sosilisasi pelanggaran yang dapat dilakukan Aparatur Sipil Negera (ASN).
Tidak lama lagi, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Bojonegoro memasuki penetapan pasangan calon (Paslon) dan tahapan kampanye. Agenda kampanye berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Sebelumnya pada 12 Februari besok akan dilaksanakan penetapan paslon dilanjutkan pencabutan nomor urut.
Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda.
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Pembinaan guru madrasah yang sekiranya akan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kabid Pendma Provinsi Jatim, serta Anggota DPR RI dari Komisi VIII pada Jumat (26/1/2018) akhirnya batal. Meski begitu pembinaan tersebut tetap berjalan.